teradesa.com. Kekuasaan formal itu sangat kuat. Apalagi jika didukung oleh instrumen kekuasaan (alat-alat kenegaraan). Ia dapat memaksakan keinginannya terhadap siapapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Ini-lah mengapa masyarakat tradisional mendambakan hadirnya penguasa pemerintahan, agar kehidupan lebih beradab dan berkeadilan. Namun toh demikian, penyimpangan kekuasaan—untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompok juga sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, diperlukan kontrol oleh lembaga-lembaga formal atau nonformal (masyarakat).
Perubahan sosial mesti dimulai dari kekuasaan formal. Misalnya, di belahan Eropa pada awalnya alat produksi (tanah) dikuasai oleh para Aristokrat dan bangsawan, dan, tentu yang dikorbankan adalah kaum buruh tani. Para buruh tani dipekerjakan, diperbudak, dan dirente. Tiba-tiba kondisi ini berubah seiring dengan hadirnya penguasa yang kuat. Di Perancis berubah ketika terjadi revolusi Perancis. Di Italia dan Jerman Barat berakhir berkat penaklukan pasukan revolusioner Perancis.
Di Prusia perbudakan dihapus berkat penaklukan pasukan Napoleon. Serta, di Rusia berakhir akibat kekalahan perang Crimean. Termasuk, di Lithuania, Latvia, dan Estonia, kaum bangsawan terampas haknya karena Revolusi Rusia. Di Hungaria dan Polandia, mereka masih bertahan; di Polandia Timur mereka dilikuidasi oleh pemerintahan Soviet pada tahun 1940. Pemerintahan Soviet telah melakukan segalanya, dengan kekuasaannya, untuk mengganti menjadi perladangan kolektif.
Kekuasaan itu pula, yang merubah barometer kemitraan pemerintahan Indonesia; Dari Rusia di masa pemerintahan Orde Lama ke Amerika Serikat pada masa pemerintahan Orde Baru; Bertahan bermitra dengan Amerika Serikat pada awal dan paruh pemerintahan Orde Reformasi; Dan, dua periode terakhir era reformasi ini berkiblat ke Republik Rakyat China (RRC). Karena penguasa pula, ideologi perekonomian sosial, yang ide dasarnya kerakyatan dimanipulasi sebagai liberal-terpimpin. Rakyat bisa apa? Ga banyak yang bisa dilakukan.
Pemerintah itu sangat kuat. Ia bisa merubah ketergantungan bahan bakar masyarakat dari kayu bakar ke gas elpiji, dari elpiji ke listrik. Merubah dari ketergantungan bahan bakar kendaraan, dari bensin premium ke pertalite, dari pertalite ke pertamax, dan, bermuara ke listrik. Rakyat bisa apa? Demonstrasi mahasiswa tidak menjadikan pemerintah bersikap bijak, bahkan oleh kaum buzzerRp dicibir dan jadi bahan tertawaan. Lagi-lagi rakyat bisa apa? Jika dibalik semua kebijakan itu menguntungkan mitra bisnis penguasa.
Penguasa memang tidak sendiri, ia selalu mencari mitra, membangun persekutuan, untuk memuluskan tujuan pemerintahan “pribadi/kelompok”-nya. Di abad 16-an misalnya penguasa pemerintahan di negara-negara Eropa bermitra dengan lembaga kepasturan/gereja. Model kemitraan dengan lembaga-lembaga keagamaan sampai sekarang-pun masih tetap dilakukan. Misalnya ini tampak di Indonesia. Agama/lembaga keagamaan menjadi alat untuk memanipulasi kepentingan penguasa. Rakyat bisa apa? Hanya bisa melihat dan geleng-geleng kepala.
Sir Robert Filmer, penulis buku, Patriarcha: or the natural power of kings (terbit tahun 1680). Dia mendapat gelar bangsawan dan pendukung fanatik hak suci raja. Dia berpendapat bahwa berdasarkan undang-undang Inggris, Tuhan hanya memberikan nasihat-Nya kepada raja, katanya, yang membuat hukum, yang juga dilaksanakan semata karena kehendaknya. Sang Raja, menurut Filmer, sepenuhnya bebas dari pengawasan manusia, dan tidak bisa diikat dengan peraturan pendahulunya….kekuasaan politik tidak berasal dari kesepakatan, dan tidak pula dari pertimbangan kemaslahatan umum.
Rakyat bisa apa? Hanya memiliki harapan, suatu saat lahir pemimpin yang betul-betul berintegritas dan memiliki keterikatan dengan rakyat—dengan menghasilkan peraturan, kebijakan, dan pemerintahan yang bersih. Potensi dan kekayaan alam negara diperuntukkan untuk rakyat, bukan diberikan kepada para oligharki—yang selalu merusak citra pemerintah. Dan, meninggalkan legacy buruk di memory rakyat banyak. Masyarakat selalu mencatat dalam ingatan besarnya, pemimpin mana saja yang dekat dan terikat dengan kepentingan rakyat. #Cak Nur
